Ucapan Hari Raya 2017 1200
slli4
slider3

Paket Kerjasama

Pendampingan Teknis Terpadu

Merupakan pendampingan teknis yang dilakukan secara intensif selama 12 bulan, yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan perizinan yang sementara berjalan. Bentuk pendampingan ini dapat dilaksanakan berkelanjutan, tergantung kondisi awal pada saat kegiatan berlangsung.

Pendampingan Teknis Pilihan

Merupakan pendampingan teknis secara intensif dengan jangka waktu dan sektor pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Bentuk kerjasama ini direkomendasikan bagi daerah yang telah menyelenggarakan PTSP namun masih memerlukan perbaikan dan pengembangan di beberapa sektor.

Pembuatan Aplikasi Pelayanan Perizinan

Pelayanan Secara Elektronik (PSE) PTSP adalah suatu tatanan yang sistematik dalam pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisa dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk operasional pelayanan perijinan di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Program Pendampingan 2016

Berita YAS Indonesia

Kerjasama Program Pengembangan Pelayanan Perizinan YAS – DPMPTSP Luwuk Banggai Sulteng

Demi meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah menggandeng Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Indonesia dalam rangka perbaikan pelayanan yang ada di Instansi tersebut. Pada kegiatan workshop action plan yang diadakan oleh DPMPTSP Luwuk Banggai pada hari selasa tanggal 20 Juni 2017 di Aula

Read More

Expose Program Penyusunan RUPMK Kabupaten Bone

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang menuntut adanya konsistensi, pengembangan sektor yang lebih fokus dan berkelanjutan. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penetapan prioritas sektoral yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Upaya

Read More

Kemendagri Resmi Mencabut Permendagri tentang Pedoman Penerbitan Izin Gangguan (HO)

Upaya Pemerintah  untuk memberikan kemudahan berusaha yang selama ini sering menjadi hambatan dalam proses perizinan sebagaimana telah diutarakan oleh Sekretaris Kabinet (seskab) Pramono Anung pada pertengahan 2016 yang lalu kini dibuktikan melalui  penghapusan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Izin Gangguan resmi dicabut oleh

Read More
Penandatangan MoU YAS Sulsel - DPMPTSP Bone

Penandatanganan MoU YAS – DPMPTSP Kab. Bone

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan serta fungsi penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone, Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan YAS Sulsel dalam rangka pendampingan teknis terhitung mulai Februari – Desember 2017. Kerjasama ini merupakan bagian dari kelanjutan program perbaikan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan 2016. Diawal

Read More

KPT Soppeng Melaksanakan Diseminasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Watansoppeng – Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Soppeng melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sekali dalam setahun. Kegiatan ini bekerjasama dengan YAS Indonesia sejak tahun 2013 yang mana saat itu metode yang digunakan sesuai dengan Kepmenpan 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta kuesioner yang telah dikembangkan oleh Program BEE Kinerja –

Read More

Diseminasi Hasil SKM PTSP Kab. Bone

Watampone – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Bone bekerjasama dengan Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Indonesia dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan di Kabupaten Bone. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan merupakan upaya untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan penyelenggara pelayanan publik serta untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kab. Bone

Read More

DPMPTSP Kota Palopo Launching “MABASSA”

MABASSA merupakan singkatan dari Mudah Akuntabel, Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik, dan Aman. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Farid Kasim Judas, menyampaikan ‘Mabassa’ merupakan gagasan yang dihadirkan untuk memberikan pelayanan maksimal. Kata Mabassa merupakan kearifan lokal yang berarti ramah. Namun, mengandung makna yang dalam untuk dijewantahkan dan dijadikan spirit dalam membangun daerah. Filosofinya, Mudah berarti

Read More

Mendagri Menghapus Dampak Lingkungan dalam Penerbitan Izin Gangguan

Dalam rangka menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum, dan perlunya disesuaikan dengan perkembangan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 28 April 2016 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.   Laman

Read More

Bimtek Penyelenggaraan Perizinan BP2TSP Kabupaten Sorong Selatan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BP2TSP) Kabupaten Sorong Selatan menggandeng Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulsel dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan di Kabupaten Sorong Selatan. BP2TSP merupakan lembaga teknis daerah yang terbentuk sejak tahun 2014 dan belum melaksanakan pelayanan perizinan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan regulasi yang mengatur kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan di BP2TSP

Read More

Penyusunan Naskah Akademik Penerbitan Izin Prinsip di Kab. Pangkep

Pangkajene – Dialog Publik Penyusunan Naskah Akademik terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Izin Prinsip di Kabupaten Pangkep di buka langsung oleh Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan di Ruang pertemuannya. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa unsur SKPD teknis, Asosiasi Usaha, dan YAS Sulsel untuk membahas rancangan perda yang akan diterapkan.  Partisipasi publik merupakan elemen mendasar dalam

Read More

Small Meeting Struktur DPMPTSP Kabupaten Bone

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Bone telah merevisi Peraturan Daerah yang mengatur tentang perangkat daerah yang ada di Bone. Dalam Peraturan Daerah yang terbaru, Struktur Organisasi untuk masing-masing SKPD nantinya akan di atur dalam Peraturan Bupati bersama dengan Tugas Pokok dan Fungsinya

Read More

5 Alternatif Bentuk Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Oleh : Ismu Iskandar (YAS – Indonesia) System Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) merupakan anak kandung reformasi, yang lahir dari kegelisahan dan pesinimisme masyarakat, akan buruknya kualitas layanan public, akan terpuruknya posisi “daya saing” Indonesia dalam persaingan global. PTSP adalah formula mutakhir yang ditawarkan oleh Pemerintah pada saat itu untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat

Read More

Sosialisasi Pelayanan Perizinan BP2T Bone

ULAWENG – Pemerintah Kabupaten Bone khususnya Badan Pelayanan Perizina Terpadu (BP2T) yang merupakan instansi penyelenggara pelayanan perizinan dengan prinsip pelayanan terpadu satu pintu tak henti-hentinya menyebarluaskan informasi terkait tata cara dan mekanisme untuk mendapatkan surat izin. Baik izin usaha maupun izin mendirikan bangunan (IMB). Di Tahun 2016 ini, BP2T menargetkan untuk melaksanakan sosialisasi di 7

Read More

FGD Mekanisme Pengaduan BP2T Bone

WATAMPONE – Salah satu wujud dari pelayanan yang berkualitas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya, terutama ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan terkait pelayanan yang ada. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil. Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu lembaga penyelenggaran

Read More

Perda/Perkada yang dibatalkan sebanyak 3.143

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus menyempurnakan data peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada) dan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang telah dibatalkan pemerintah. Sebanyak 3.143 deregulasi tersebut kini sudah diunggah ke laman resmi www.kemendagri.go.id Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji mengatakan, alasan mengapa Kemendagri tak segera mengunggah daftar perda bermasalah tersebut

Read More

Action Plan YAS Indonesia – BPMPTSP Kota Palopo

Secara kelembagaan, PTSP Kota Palopo sudah terbentuk dan mulai beroperasional sejak tahun 2007. Di awal pembentukannya, PTSP Kota Palopo yang pada saat itu masih berbentuk Kantor merupakan  salah satu PTSP terbaik dan menjadi rujukan studi banding bagi berbagai daerah, khususnya di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data pengkategorian PTSP di Sulawesi Selatan, yang diselenggarakan oleh

Read More

Sosialisasi PTSP di Kab. Sinjai

Demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sinjai, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sinjai tak henti-hentinya melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi ini di buka langsung oleh Bupati Sinjai Bapak H. Sabirin Yahya dan dihadiri oleh seluruh SKPD teknis terkait perizinan di Kabupaten Sinjai.

Read More

Training Soft Skill BP2T Bone

Sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bone Nomor dan Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulawesi Selatan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan untuk Iklim Investasi yang lebih Kondusif di Kabupaten Bone, peningkatan SDM merupakan sektor prioritas dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Bone. Dalam perkembangannya hingga saat ini,

Read More

ASSESMENT PTSP KOTA PALOPO

PTSP Kota Palopo yang terbentuk dan beroperasi sejak tahun 2007 melalui Program One Stop Service The Asia Foundation (TAF) – CIDA – Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Indonesia. PTSP  Kota Palopo telah beberapa kali melakukan perubahan kelembagaan yang awalnya. Terakhir PTSP ini meningkatkan status kelembagaannya menjadi Badan Penanaman Modal. YAS Indonesia melakukan assessment pada PTSP Kota

Read More

Kelembagaan Baru PTSP di Kabupaten/Kota

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. PP No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan

Read More

Gebyar Perizinan Gratis 2015

Gebyar Perizinan Gratis (GPG) se Sulawesi Selatan Kegiatan ini merupakan kegiatan utama yang disepakati untuk dilaksanakan dalam masa perpanjangan kontrak selama 3 (tiga) bulan diawal tahun 2015  khususnya di Sulawesi Selatan.  Gebyar Perizinan Gratis (GPG) ini juga secara prinsip merupakan replikasi dari kegiatan serupa yang telah dilaksanakan di Kab. Barru, pada tahun 2012. Melalui Forum

Read More

Training Service Excellence KPT Soppeng

Dalam perkembangannya hingga saat ini, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Soppeng di dukung dengan SDM dengan latar belakang yang sangat bervariasi, bahkan beberapa diantaranya adalah PNS yang baru direkrut. Di sisi lain, paradigma pelayanan di KPT sebagai Lembaga PTSP  memiliki standar yang sedikit berbeda dengan lembaga lainnya di kalangan pemerintah daerah. Beberapa kriteria SDM yang seharusnya

Read More

Diseminasi Hasil SKM KPT Kab. Jeneponto

Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Salah satu instrumen penting yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan pelayanan publik pada umumnya, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 adalah hasil dari pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara berkala oleh lembaga pelayanan publik dan mengunakannya untuk memantau dan mengevaluasi kinerja PTSP. Selain untuk memenuhi

Read More

Training Soft Skill PTSP Kab. Luwu Utara

Pentingnya membangun motivasi untuk karyawan agar supaya dapat menghilangkan mental block yang dapat menghambat pekerjaan, memiliki mindset yang tepat untuk mencapai hasil kerja yang baik, serta nantinya staf PTSP akan memiliki pandangan yang baru bahwa bekerja itu membuat hidup mereka lebih bahagia dan bermakna. Sedangkan mengenai dengan soft skill yakni meningkatkan keterampilan termasuk komunikasi, resolusi

Read More

FGD PENYUSUNAN SOP & SP BP2T KAB. BONE

FGD PENYUSUNAN SOP & SP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone terus berbenah untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan yang cepat dan transparan. Sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik. BP2T menindaklajuti hal tersebut dengan menyusun

Read More

PENYEDERHANAAN PERIZINAN BP2T BONE

Penyederhanaan Perizinan PTSP Kabupaten Bone Sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan perizinan kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Sebagai upaya reformasi pelayanan perizinan, Pemerintah Kabupaten Bone bekerjasama dengan Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulawesi Selatan dalam rangka perbaikan

Read More

KERJASAMA YAS SULSEL – PEMDA BONE

Diskusi Lanjutan Kerjasama Pemda Bone – YAS Sulsel Rencana untuk melanjutkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone bersama Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulsel direspon positif oleh Tim Kerjasama Pemda Kabupaten Bone. Ketua Tim Kerjasama menyatakan bahwa beberapa hasil kerjasama ditahun 2015 sudah mulai terasa manfaatnya di kalangan masyarakat khususnya pelaku usaha. Hal yang paling dirasakan masyarakat

Read More

Punya masalah dengan pelayanan publik ??? Bingung mengadu dimana ??