Deklarasi Pokja Masyarakat Sipil Untuk Identitas Hukum - Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Indonesia

Deklarasi Pokja Masyarakat Sipil Untuk Identitas Hukum


Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Identitas Hukum (Pokja Identitas Hukum) adalah kumpulan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu identitas hukum. Pokja Identitas Hukum telah dicanangkan secara di Jakarta oleh 6 lembaga yang memiliki rekam jejak yang jelas dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, mendukung kesetaraan gender, inklusi sosial, keadilan sosial, dan menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Pokja Identitas Hukum adalah mitra kritis yang bekerja untuk membantu Pemerintah mewujudkan sistem identitas hukum yang inklusif, non disriminatif, dan akuntabel.

Pokja Identitas Hukum bercita-cita mewujudkan visi “Sistem identitas hukum di Indonesia yang inklusif, non disriminatif, dan akuntabel” dengan (1) memastikan semua orang di Indonesia memiliki dokumen identitas hukum yang membuka akses mereka pada layanan dasar dan perlindungan sosial yang berkualitas, (2) memastikan layanan publik terkait identitas hukum berkapasitas, tersedia, dan terjangkau secara inklusif dan non diskriminatif dan (3) memastikan semua orang di Indonesia tercakup dalam sistem data kependudukan yang sewaktu, akurat, aman, dan saling terhubung sebagai rujukan perencanaan, penganggaran, dan penghitungan berbagai statistik pembangunan.

Sebagai akselerasi dari pencapaian visi misi tersebut di atas, maka di pandang perlu untuk membentuk pokja serupa di level regional provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana hasil pertemuan beberapa OMS terkait yang juga dihadiri oleh Perwakilan Ombudsman R.I. Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Maret 2018. Adapun beberapa pihak yang telah bersepakat untuk membentuk Pokja Identitas Hukum di Sulsel antara lain sebagai berikut :

  1. OMBUDSMAN R.I. Perwakilan Sulsel
  2. Bursa Pengetahuan untuk Kawasan Timur Indonesia (BAKTI)
  3. Koalisi Lembaga Pemantau Kinerja Layanan Publik (KLPKLIK) Sulawesi Selatan
  4. FIK ORNOP Sulawesi Selatan
  5. Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI)
  6. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel
  7. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulsel
  8. Soildaritas Perempuan (SP) Angingmamiri
  9. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) Sulsel
  10. LBH APIK Makassar
  11. LBH Makassar
  12. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar
  13. Koalisi Perempuan Indonesia
  14. Mongabay Indonesia
  15. Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)
  16. Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Sulsel
  17. Institute of Community Justice (ICJ) Makassar
  18. Dewi Keadilan
  19. Sulawesi Community Foundation (SCF)
  20. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan

Selain para pihak tersebut di atas, gerakan untuk pembentukan Pokja Identitas Hukum Sulawesi Selatan ini juga turut di dukung oleh Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2).